152 views

Bupati Tanggamus Non Aktif Jalani Sidang Perdana di PN Tangjungkarang

Bandar Lampung – Bupati Tanggamus Nonaktif Bambang Kurniawan, terdakwa kasus dugaan penyuapan pengesahan APBD tahun anggaran 2016 terhadap anggota DPRD, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (13/03/2017).

Bambang, datang sekitar pukul 09.45 WIB, dikawal para penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlihat Bambang turun dari mobil mengenakan  rompi berwarna kuning, bertuliskan tahanan KPK dan bergegas menuju ruang tahanan PN Tanjung karang.

Suasana diluar kantor Pengadilan ratusan massa  pendukung Bambang Kurniawan,  memadati halaman untuk melihat jalannya sidang perdana tersebut.  Ratusan massa yang terdiri dari ibu-ibu, rekan istri Bambang Kurniawan, juga massa dari teman sekolah Bambang Kurniawan yang ingin bertemu dan menyaksikan jalannya sidang.

“Saya sengaja datang dari Tanggamus, untuk melihat jalannya sidang ini, kesini bersama rombongan teman-teman sekolah dulu. Jam delapan, saya sudah disini (PN),”ujar salah satu teman sekolah Bambang Kurniawan.

Pada sidang perdana tersebut, beragendakan pembacaan dakwaan. Bupati non aktif Tanggamus tersebut didakwa melakukan korupsi Rp943 juta untuk diberikan kepada 26 anggota DPRD Tanggamus periode 2014-2019.

Dakwaan dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terdiri dari Trimulyono Hendradi, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti.

Sidang  perdana yang dipimpin hakim ketua, Minanoer Rachmat, Jaksa KPK menjelaskan kronologis dan rincian proses penyerahan uang dari terdakwa kepada para anggota dewan.

Menurut Jaksa KPK, antara tanggal 1 sampai 8 Desember 2015, terdakwa memberikan uang Rp943 juta kepada 26 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus  periode 2014-2019.

Ke-26 anggota dewan itu adalah Ikhwani, Baharen, Agus Munada, Herlan Adianto, Tedi Kurniawan, Pahlawan Usman, Sri Wulandari, Muhtar, Tia Fristi Merdeka, Ahmad Farid, Budi Sehantri, Zulkifli Kurniawan, Relawati, Fahrudin Nugraha, Basuki, Sumiyati, Diki Fauzi, Farizal, Irwandi Suralaga, Kurnian, Heri Ermawan, Nursyahbana, Hailina, Tahzani, Tri Wahyuningsih dan Imron.

“Bermula pada 31 Juli 2015 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus, menyampaikan rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2016, selanjutnya pada 26 – 30 Oktober 2015 dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Satuan Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Tanggamus,” ucap jaksa.

Dalam pembahasan awal rancangan KUA PPAS tersebut, tim Banggar DPRD mengetahui ada defisit anggaran sebesar 3,5 persen atau berjumlah sekitar Rp52 miliar. Kemudian tim Banggar DPRD mengusulkan dilakukan efisiensi anggaran belanja setiap SKPD yang diajukan KUA PPAS sebesar 3,5 persen.

Namun, usulan Tim Banggar DPRD itu tidak sepenuhnya disetujui Tim TAPD maupun beberapa SKPD terkait. Sehingga disepakati akan dilakukan pembahasan per program dari SKPD secara detail dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Selanjutnya pada 3 November 2015, dalam rapat paripurna DPRD, pemerintah daerah dan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus menandatangani kesepakatan (MoU) KUA PPAS tahun 2016.

Kemudian pada 5 november 2015, di rumah terdakwa di Jalan Haji Said, No 50A, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bambang memberikan uang Rp125 juta kepada Bayu Mahardika, selaku Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Menurut dakwaan jaksa, uang tersebut untuk dibagikan kepada para anggota DPRD yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Jakarta dan Bandung pada 4 – 5 November 2015. “Masing-masing anggota DPRD mendapat Rp2 juta, ketua fraksi Rp4 juta, pimpinan Rp5 juta dan semua anggota DPRD dari Fraksi PDIP mendapat Rp4 juta,” katanya.

Setelah mendapat perintah tersebut, Bayu Mahardika dibantu Sulaiman, staf DPRD Tanggamus menuju ke Hotel Jayakarta, Hotel Spark, dan Hotel Macure Jakarta, membagikan dana kepada anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi IV DPRD Tanggamus dan sisa amplop berisikan uang diberikan kepada Bayu.

JPU menjelaskan, pada 22 November 2015 saat kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri, anggota Banggar (Badan anggaran) DPRD,  yaitu Nuzul Irsan, Baheran, Herlan Adianto, Agus Munanda, Irwandi Suralaga dan Nursyabana melakukan pertemuan di Hotel Spark Jakarta membahas rencana realisasi anggaran Rp3,5 persen dan disepakati jika efisiensi tersebut tidak diakomodir dalam APBD.

Kemudian setelah pengesahan APBD 2016, terdakwa, pada 1 Desember 2015 di Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus, kembali memberikan uang kepada Ikhwani sebesar Rp325 juta yang terbagi dari lima amplop masing-masing sejumlah Rp65 juta.

Uang tersebut untuk dibagikan kepada ketua fraksi, yaitu Pahlawan Usman (Ketua Fraksi Kebangkitan Sejahtera), Agus Munanda (Ketua Fraksi Golkar), Tedi Kurniawan (Ketua fraksi PAN), Baharen (Ketua Fraksi PPP), Herlan Adianto (Ketua Fraksi Gerindra). Kelimanya diminta untuk datang ke rumah terdakwa.

Berikutnya pada 5 Desember 2015, terdakwa memberikan uang Rp130 juta dalam goody bag warna hitam kepada Pahlawan Usman untuk FKS. Setelah itu, pada 6 Desember 2015 terdakwa memberikan lagi uang Rp40 juta dalam bungkusan plastik putih kepada Irwandi Suralaga.

Dua hari kemudian, pada 7 Desember 2015 di kantor bupati, terdakwa memberikan Rp60 juta kepada Tia Fristi Merdeka. Uang ini diberikan kepada Ahmad Farid dan HI Budi Sejahtera di halaman parkir kantor DPRD Tanggamus dalam dua bundel masing-masing berisi Rp30 juta.

Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang Rp60 juta kepada Tedi Kurniawan untuk diberikan kepada Sri Wulandari dan Muhtar masing-masing Rp30 juta.

Selain itu, JPU menjelaskan, terdakwa juga memberikan uang kepada Sumiati sebesar Rp36 juta, Diki Fauzi Rp30 juta, Farizal Rp30 juta, Heri Ermawan Rp30 juta, Nursyahbana Rp40 juta, Hailina Rp30 juta, Tahzani Rp29 juta, Tri Wahyuningsih Rp30 juta, Imron Rp30 juta, Kurniawan Rp40 juta.

Jaksa menyatakan, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) Hhruf b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Rai No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Sopian Sitepu, kuasa hukum Bambang Kurniawan mengatakan, pada sidang selanjutnya akan mengungkap aktor intelektual dalam perkara tersebut.

“Karena kami yakin, pelaporan ke KPK bukan semata-mata untuk penegakan hukum. Kami akan berusaha untuk mengungkap fakta yang sebenarnya agar terang duduk perkaranya dan demi tegaknya keadilan,” ucapnya usai persidangan.

Sidang akan dilanjutkan pada 21 Maret 2016 untuk mendengarkan keterangan para saksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *