103 views

Pembebasan Jalan Tol Lampung Desa Tanjung Sari Tak Ada Kejelasan

Media-Abpedsi Lampung Selatan
Pembebasan tanah guna pembangunan perlintasan jalan tol Provinsi Lampung khususnya desa Tanjung Sari kecamatan Natar, Lampung Selatan menuai ketidak jelasan akan kepemilikan lahan tanah,(tanah terkena pembebasan,red).

Pasalnya saat team Media Abpedsi.com melakukan investigasi kelokasi lahan dan dimana ditemukan sebanyak kurang lebih 58 lahan tanah belum adanya kejelasan pembebasan.

Adapun permasalahan yang tertuai, adanya pengakuan kepemilikan tanah pada saat pembebasan untuk jalan Tol, yang dimana pada sebelumnya seseorang yang mengaku memiliki tanah yang dihuni warga mengaku mempunyai sertifikat tanah tersebut, akan tetapi warga yang menempati lahan tanah tersebut memiliki surat yang kuat yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( SPORADIK) yang dikeluarkan tahun 2013.

Kejanggalan sertifikat yang diajukan oleh seseorang yang mengaku memiliki lahan tersebut terlihat pada tahun pembuatan, yakni tanah bidang yang tersebut dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2000, mengingat lahan tanah tersebut milik Kementrian Kehutanan dan Kementrian. akan tetapi seseorang yang mengaku tanah miliknya pada saat pembebasan tanah yang akan digunakan untuk Jalan Tol Lampung menunjukan kepemilikan sertifikat yang dibuat dibawah tahun 2000. tentunya hal tersebut menuai kejanggalan akan kepemilikan tanah tersebut.

Hadi Susilo salah satu warga mengatakan, sampai saat ini dirinya menunggu kejelasan pembebasan tanah ini. Dan penguatan dirinya atas kepemilikan tanah dengan unsur mempunyai Sporadik seperti 58 rekan lainnya yang dikeluarkan pada tahun 2013 oleh kades yang saat itu menjabat.”jelasnya.

” Saya juga bingung kok ada yang mengaku tanah yang kami tempati itu miliknya dan membawa sertifikat. sebelum ada pembebasan tanah ini orang itu tidak pernah nongol dan kami juga baru tau. sedangkan inti tadinya milik tanah dinas perkebunan yang dimana di lepaskan kepada kami dan surat keputusan keluar tahun 2000 , tapi orang yang mengaku tanah ini miliknya berkata keluarnya sertifikat dibawah tahun 2000.

Saya mewakili 58 rekan lainnya mohon dengan pemerintah agar segera beri kejelasan kepada kami akan tanah ini.kami bosan dengan janji-janji.” tutur Hadi.

Terpisah Irawan.TH selaku Ketum LSM Barak yang diberi kuasa oleh warga mengatakan, pihaknya mohon dengan Presiden RI dan dinas terkait agar bisa menyelesaikan hal ini.mengingat keresahan 58 warga yang diusik tanahnya oleh seseorang yang mengaku tanah itu miliknya tentunya juga bisa menggangu proses pembangunan jalan Tol lintas Sumtra ini.dan pengakuan seseorang tersebut atas kepemilikan lahan kenapa baru muncul setelah adanya pembebasan tanah ini yang dimana tanah tersebut sudah tahunan dihini 58 orang tersebut,(yang memberi kuasa,red).” jelas Irawan.

Lanjutnya, disitu sudah jelas tertera kementrian kehutanan dan perkebunan beri surat keputusan tahun 2000, dan seseorang yang mengaku sertifikatnya terbit dibawah tahun 2000, tentunya pada saat itu masih dalam naungan dinas kehutanan.saya berharap pemerintah bisa cepat tanggapi hal ini.” harapnya.(team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *