100 views

Warga Minta Pemerintah Tutup Penambang Pasir

MEDIA-ABPEDSI.COM
LAMPUNG TIMUR- Warga Pasir Sakti kabupaten Lampung Timur, menuntut pemerintah tutup segala aktifitas penambangan pasir di kecamatan setempat (27/03/18)

Sabri (50) salah satu warga, menegaskan kepada pemerintah agar mengambil sikap tegas guna memberhentikan penambangan pasir di kecamatan Pasir sakti. Akibat penambangan pasir yang di lakukan oleh perusahaan asing itu warga merasa resah dan khawatir terkait keadaan alam yang setiap hari pasir di kawasan itu di ekspolitasi.

“Kami menuntut pemerintah menutup segala macam penambangan pasir di kecamatan pasir sakti, penambangan pasir ini juga dilakukan oleh perusahaan yang pemiliknya orang asing, gak ada untungnya buat kami masyarakat.”keluhnya.

” kemarin saudara saya beserta mobil trucknya di tangkap anggota polisi dari Polda Lampung, tapi mobil milik perusahaan orang Asing itu gak di tangkapin juga, cuma punya masyarakat kecil seperti kami yang ditangkap polisi,” tegas sabri mengungkapkan perasaannya.

Menurutnya, perusahaan yang melakukan penambangan pasir di pasir sakti belum memiliki izin lingkungan perusahaan dimaksud yakni PT JPP, sebab dirinya selaku masyarakat desa brojo mulyo tidak pernah menandatangani izin penambangan pasir tersebut.

“Tolong bantu kami pak masyarakat kecil tertindas, pasir kami di ambil pengusaha tapi kami sengsara dibuatnya pak, mobil kami di tangkapin polisi, mobil mereka milik perusahaan asing itu bebas berkeliaran, di mana keadilan buat kami masyarakat kecil,” paparnya.

Warga desa Brojo Mulyo dan warga desa Labuhan Datu kecamatan Pasir Sakti Lam-Tim mendesak PT JPP memberhentikan tambang pasirnya.

Hasan (40) perwakilan warga Brojo Mulyo dan warga desa Labuhan Ratu, mendesak kepada pemerintah Provinsi Lampung agar menutup penambangan pasir oleh PT JPP di wilayah Pasir Sakti. Selain itu warga akan meminta dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kabupaten lamtim mendampingi masyarakat menggelar aksi ke Lrovinsi Lampung untuk mendesak PT Jaya Pasific Propertindo (JPP) menghentikan tambang pasir tersebut, hal itu di karenakan PT JPP belum mengantongi izin lingkungan dari warga masyarakat.

“Kami masyarakat mempertanyakan izin lingkungan dan izin BKPRD dari Pemda LamTim untuk PT JPP penambangan pasir sudah di lakukan semenjak bulan november 2017 kemarin,” tuturnya.

Pimpinan PT JPP Yosep Anton Edi Wijaya saat di konfirmasi mengatakan, bahwa PT JPP sudah mengantongi izin penambangan pasir tersebut, selain itu janji PT JPP untuk bekas penambangan yang akan di jadikan kawasan bina politan sudah berjalan. “Izin sudah ada dan bina politan sudah berjalan, bapak gak tau aja, cek aja laporan dia (masyarakat) pusat semua sudah tau izin kita,” katanya melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.

Sebelumnya sudah ada komitmen PT JPP berjanji membuat kawasan binapolitan centra budidaya air tawar yang modal dari PT JPP dan yang mengelola masyarakat, namun sampai saat ini tidak juga terealisasi dan diketahui PT JPP sudah beroperasi melakukan penambangan pasir selama 4 sampai 5 bulan terakhir.

“Kami bisa menggugat PT JPP karena melanggar perjanjian atau wanprestasi, karena binapolitan tidak di realisasikan oleh PT JPP,” tegasnya.

Atas kejadian itu Direktur PT Wahana Rahardja Idrus Effendi selaku Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Provinsi Lampung melalui surat bernomor 500/034-A/WR.A/EKS/2/2018 mengirimkan kepada PT JPP dan ditembuskan ke Gubernur Lampung terkait evaluasi kegiatan minapolitan pasir sakti surat tersebut berisi terkait perjanjian kerjasama nomor 11.03.212/JPP.LPG/XI-2017 dan nomor 500/008/WR.UJ/EKS/XI/2017 pada 3 november 2017 antara PT JPP dan PT wahana rahardja yang dalam hal ini mewakili masyarakat tentang kerjasama pembangunan sentra budidaya perikanan air tawar pada kawasan minopolitan pasir sakti. Berdasarkan kesepakatan PT JPP akan membantasyarakat melalui PT wahana rahardja dalam melaksanakan penataan lahan bekas tambang (reklamasi) di lahan milik PT wahana rahardja menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan air tawar dan sentra industri pengolahan perikanan. 

Selain itu lahan bekas penambangan pasir akan dipergunakan sebagai tempat percontohan dan menjadi pusat pengelolaan kawasan mina politan pasir sakti, dan di harapkan agar PT JPP untk segera membantu PT wahana rahardja segera membuat kolam percontohan untk budidaya perikanan air tawar. Sebagai tempat percontohan dan menjadi pusat pengelolaan kawasan mina politan pasir sakti.

“Sesuai dengan pasal 5 ayat 6 dalam perjanjian kerjasama yang di sepakati sebelumnya PT JPP segera menyampaikan dokumen pendukung perizinan IUP OP nomor B.24/24/Sk/IUP.OP/2014 yang dimiliki PT JPP dari bupati Lamtim seperti dokumen amdal, izin lingkungan, dokumen rencana penambangan, rencana reklamasi, dokumen rencana pasca tambang, sehingga dapat disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan minopolitan Pasir Sakti serta untuk memenuhi kebutuhan perizinan lainnya,” tulis Idrus Effendi selaku direktur PT Wahana Rahardja yang menandatangani surat evaluasi yang di layangkan ke PT JPP.

Diketahui selama ini penambangan pasir di pasir sakti hanya dilakukan oleh PT JPP, diharapkan pemerintah kembali mengkaji dampak lingkungan di daerah pasir sakti, pemerintah provinsi lampung selaku pemilik kebijakan mampu melihatnya diatas kepentingan masyarakat.

“Kami tidak terima apabila di wilayah Lampung Timur masih ada penindasan seperti ini, jika perusahaan tidak menguntungkan warga berhak mengusir mereka dari bumi Lampung Timur, dan warga berhak melarang penambangan apabila alam rusak akibat penambangan pasir tersebut,” papar DR Prima Angkupi SH MH Mkn wakil dekan fakultas hukum UM Metro sekaligus dewan penasehat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Alwalindo kabupaten Lampung Timur.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *