118 views

KABAR PROBOLINGGO : Pemkab Evaluasi Gerakan Selamatkan Ibu dan Sehatkan Anak

 

 

Probolinggo, MA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan evaluasi Gerakan Selamatkan Ibu dan Sehatkan Anak (Gemasiba) dalam rangka akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo, Selasa (29/1/2019) siang.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo ini diikuti oleh perwakilan dari Polres dan Polresta, Kodim 0820 Probolinggo, Camat, TP PKK Kabupaten Probolinggo dan TP PKK Kecamatan, CSR, FKPS, Kepala KUA, Kepala Puskesmas, IDI, IBI, PPNI, Muslimat dan Fatayat NU, Asosiasi Kepala Desa dan Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Probolinggo.

Evaluasi Gemasiba ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko serta sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Yoelijanto mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk konsolidasi antara Dinkes Kabupaten Probolinggo dengan OPD terkait di wilayah Kabupaten Probolinggo.

“Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, standart pelayanan minimal bidang kesehatan khususnya yang ada di program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Selain itu, peran rumah sakit, Dinkes, puskesmas, dokter spesialis, IDI serta IBI dalam menurunkan AKI dan AKB. Sekaligus komitmen untuk mendukung penurunan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Anang, tahun 2018 AKI di Kabupaten Probolinggo mencapai 12 kematian atau 64,95 per 100.000 KH. Sementara AKB tahun 2018 mencapai 13,10/1000 KH atau 242 bayi. “Untuk kasus AKI tertinggi di Kabupaten Probolinggo berada di wilayah Puskesmas Paiton. Kasus AKI ini banyak dialami oleh wanita usia produktif 20-35 tahun dan terbanyak terjadi pada waktu masa nifas,” jelasnya.

Sedangkan untuk kasus AKB tahun 2018 terbanyak di wilayah Puskesmas Sumberasih. “Penyebab kematian bayi tersebut diantaranya karena kecacatan 76 kasus, BBLR 72 kasus, infeksi 43 kasus, asfiksia 22 kasus, aspirasi 12 kasus, ileus 6 kasus dan lain-lain 11 kasus,” tegasnya.

Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengatakan evaluasi gemasiba ini merupakan salah satu upaya untuk menyamakan langkah dan frekuensi dalam rangka untuk menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo.

“Kasus terbesar penyebab AKI dan AKB adalah bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan kecacatan. Kasus kematian ibu dan bayi ini tentunya tidak hanya mampu dilakukan Dinkes saja yang menjadi ujung tombak, tetapi harus kerja bersama-sama sesuai dengan tupoksi masing-masing,” katanya.

Bupati Tantri menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen bersama dari Komandan Kodim 0820 Probolinggo, Bhabinsa dan Babinkamtibmas di desa atas supportnya kepada Pemerintah Daerah, terutama untuk program Gemasiba di desa yang melibatkan kepala desa, bidan desa dan Babinsa/Babinkamtibmas.

“Melalui kesempatan ini saya ingin memberikan semangat dan mengingatkan kembali akan program Gemasiba untuk menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri menegaskan kepada Apdesi untuk disampaikan kepada seluruh kepala desa tentang perlunya desa membentuk gerakan desa siaga. Terkait dengan segala sarana dan prasarananya nantinya bisa dialokasikan melalui Dana Desa (DD). Karena menurut ketentuan perundang-undangan hal itu diperbolehkan kades menyisihkan sebagian anggaran untuk pembangunan kesehatan.

“Saat ini kepala desa sudah menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Karena setiap ada permasalahan, masyarakat pasti larinya ke kepala desa mulai dari mau melahirkan, berobat dan lain sebagainya semua lari ke kades. Oleh karena itu kepala desa harus siap 24 jam. Semua ini boleh dialokasikan di DD untuk transport mengantarkan pasien ke rumah sakit,” jelasnya.

Menurut Bupati Tantri, desa wajib mempunyai data kependudukan yang uptodate. Kepala desa tinggal mengutus bidan desa untuk mendata mana wanita usia produktif dan kehamilan termasuk bayinya. Dari situ nantinya bisa memilah mana yang beresiko tinggi untuk kemudian diberikan pendekatan awal.

“Pasien yang awalnya di rumah sakit, termasuk biaya transport dan segala hal yang berkaitan dengan desa siaga untuk dilakukan pendekatan melalui Dana Desa. Dalam hal ini juga PMT dan honor kader posyandu,” tegasnya.

Bupati Tantri meminta agar kepala puskesmas bertanggungjawab per wilayah tugasnya. Tentunya back up dari bidan desa di wilayahnya. Lakukan evaluasi berkala atau setiap muncul kasus sehingga bisa melakukan pendekatan lebih awal apabila ada kasus-kasus yang tidak diinginkan.

“Evaluasi itu harus terus dilakukan termasuk bidan desanya. Artinya dari seluruh proses pembangunan kesehatan saya ingin mendisiplinkan seluruhnya. Award dab punisment sejak 5 tahun lalu sudah terus ditingkatkan. Harapannya menjadi pemacu semangat untuk bekerja secara profesional,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama akselerasi penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo, Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko, Kepala Dinkes dr Anang Budi Yoelijanto dan sejumlah OPD dan instansi terkait lainnya. (Pu2t)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *