142 views

KABAR PROBOLINGGO : Pemkab Sosialisasikan Perpres 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

Probolinggo, MA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Layanan Pengadaan memberikan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin hingga Rabu (28-30/1/2019) di Hotel Nadia Sukapura.

Kegiatan ini mengambil tema “Awareness dan Interest Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Mitigasi Resiko Pengadaan”. Tema ini sangatlah tepat, karena pengadaan barang/jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sosialisasi ini diikuti oleh 70 orang peserta yang terdiri dari Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan sebanyak 56 orang. Serta staf pendukung Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Probolinggo sebanyak 14 orang. Selama 3 (tiga) hari mereka mendapatkan materi tentang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah dari narasumber Dr. H. Fahrurrazi, M.Si dan Antonius Sudarto, SH, MH.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan persepsi tugas dan tanggung jawab pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kabag Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Probolinggo Mariono.

Sementara Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko mengungkapkan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan HAM RI menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Artinya, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini wajib dipedomani dalam penyusunan perencanaan untuk seluruh cara dan jenis pengadaan, baik yang dilakukan dengan swakelola maupun dengan menggunakan penyedia.

“Dengan harapan dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan 13 aturan turunan untuk pelaksanaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sampai dengan Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018. Ini merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup Kementerian/Lembaga/perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah,” katanya.

Menurut Sidik, dalam hal ini pemerintah telah menunjukkan keseriusannya untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga akan menghasilkan barang/jasa yang tepat, dari setiap anggaran yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Kelengkapan semua dokumen pelaksanaan pengadaan sangat penting dan wajib terpenuhi. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi istilah gagal tender.

“Kita menyadari bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). PA, KPA dan PPK merupakan pelaku pengadaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab cukup berat karena bertanggungjawab secara keseluruhan terkait penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara/daerah dengan ranah kewenangan meliputi tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, perjanjian dengan pihak lain, penetapan perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa, pengangkatan para pihak sebagai pelaku pengadaan dan tugas pemangku kebijakan lainnya,” jelasnya.

Sidik berpesan agar kegiatan ini diikuti dengan sungguh-sungguh sehingga dapat diaplikasikan pada seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dengan baik sehingga mampu meminimalisir resiko pengadaan dan terhindar dari permasalahan hukum. Pelaksanaan sosialisasi ini membuka seluas-luasnya ruang diskusi kepada seluruh stakeholder sehingga pemahaman akan esensi kebijakan dapat tersampaikan.

“Jangan malu bertanya, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan tidak hanya dapat memperdalam wawasan dan updating ketentuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, namun lebih dari itu diharapkan seluruh stakeholder memahami filosofi dari kebijakan yang ada serta memiliki kesamaan sudut pandang dalam melihat penerapan kebijakan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa yang pada akhirnya berdampak pada percepatan penyerapan anggaran dan kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.(Pu2t)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *