104 views

KABAR LUMAJANG : Wakil Bupati Lumajang Bunda indah Meresmikan gedung unit metrologi legal

 

 

Lumajang, MA – Wakil Bupati Lumajang, Ir. Hj. Indah Amperawati, M. Si., berharap gedung Unit Metrologi legal dipergunakan secara maxsimal. Hal ini disampaikannya saat meresmikan gedung Unit Metrologi Legal, di Jln Kerinci, Desa Karangsari Kec. Sukodono Lumajang, Kamis (28/02/19). Peresmian itu diselingi dengan sinkronisasi Kemetrologian Dinas Perdagangan Kab. Lumajang.

 

Lebih lanjut, Wakil Bupati, mengingatkan kepada jajaran Metrologi Legal, agar memampang SOP (Standart Operational Procedure) di depan gedung. SOP ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui apa yang harus dilengkapi dalam pelayanan. Wabup meminta untuk mencantumkan No HP Bupati maupun Wakil Bupati di dalam SOP, sehongga, warga tang kurang puas dalam pelayanan bisa mengadu.

” Di depan kantor harus ada SOP, agar masyarakat dapat mengetahui hak-haknya sesuai Perda. Tidak boleh ada gratifikasi. Dan jangan lupa, untuk mencantumkan No HP saya dan No HP Bupati” tandasnya

Di sisi lain, Bunda Indah mengatakan, bahwa target PAD (Pendapat Asli Daerah) yang ada di Kab. Luamjang sebesar 175 juta. Ia ingin agar tahun ini target PAD dan potensi di Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Ia berpesan kepada kepala Pasar agar selalu memberitahukan mengenai pentingnya mengukur timbangan serta identifikasi berapa data potensi yang harus ditera.

 

Kepala Balai Besar Standarisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, Drs. Anis Zukri, M. Si., mengatakan, bahwa pihaknya memberikan penghargaan setinggi – tingginnya kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang atas dukungan yang sudah diberikan terhadap penyelenggaraan kegiatan metrologi legal yang sesuai dengan Perundang-undangan.

Terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pelaksanaan metrologi legal. Ia mengatakan, bahwa urusan tersebut sebelumnya berada di level Provinsi dan saat ini sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Dengan terbitnya UU no 23 ini, pelayanan lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Kab. Lumajang mempunyai 2 pasar tertib ukur, diantaranya pasar Sukodono dan pasar Pasirian.

“Unit Metrologi Legal Kab. Lumajang mendapatkan urutan yang ke- 123 terkait SKKPTTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang) dari Menteri Perdagangan RI”, terangnya.

 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kab. Lumajang, Bambang Soerjo, melaporkan bahwa, kegiatan sinkronasi itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebenaran dan ketepatan hasil pengukuran UTTP serta mewujudkan pasar tertib ukur dan Daerah tepat ukur

 

Peserta yang hadir pada acara tersebut kurang lebih 50 orang terdiri dari para wajib tera ulang dari perusahaan penggilingan beras, SPBU, SPPBE serta instansi terkait.(Djaka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *