138 views

Pemkab Lumajang Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas RKPD Tahun 2020

Lumajang, MA – Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik di Ruang Narrarya Kirana Lt. 3 Kantor Bupati Lumajang, Senin (04/03/2019). Forum Konsultasi Publik kali ini membahas tentang Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daeah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2020.

Pj. Sekretaris Daerah, Agus Triyono menjelaskan,pada proses perencanaan pembangunan daerah, Pemkab. Lumajang belum mampu mengakomodir setiap usulan masyarakat. Untuk itu, ia berharap Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar teralokasi sesuai fokus – fokus pembangunan pemerintah daerah.

“Kedepan, temen-temen Bappeda tahun 2020 kita perlu merencanakan Musrenbang yang teralokasi, artinya kita melakukan Musrenbang dari tingkat kecamatan hingga kabupaten sudah ada garis-garisnya,” ujarnya.

Agus Triyono menjelaskan, Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 diprioritaskan dalam 3 hal, yakni Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Daya Saing Daerah.

Bidang fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dijelaskan Pj. Sekda pada pelayanan publik, reformasi birokrasi dan smart city. Sedangkan pada pemenuhan kebutuhan dasar difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pada ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menggenjot peningkatan pada bidang pertanian, pariwisata, konektifitas antar daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko menjelaskan, rangkaian proses pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Sebelumnya masih menggunakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

“Salah satu yang beda dari Pemrmendagri tersebut adalah proses Musrenbang 2020 diselenggarakan mulai tingkat kecamatan, bukan lagi musrenbang tingkat desa,”jelasnya.

Namun diakui Kepala Bappeda, meskipun Musrenbang diselenggarakan mulai tingkat kecamatan, melalui proses E-Planning Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap mengakomodir proses bottom up yang dimulai dari desa. (Djaka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *