120 views

Beka Ulung Hapsara Tidak Ada Dasar Hukum Deklarasi Damai

Lampung Timur, MA- Tidak ada dasar hukum deklarasi damai kasus pelanggaran ham talangsari 1989, Hal ini disampaikan oleh Beka Ulung Hapsara salah satu komisioner komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas Ham RI).

Beka Ulung Hapsara hadir dalam rapat koordinasi terkait peristiwa Talangsari 1989 dan upaya pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang di selenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Lampung Timur, Rabu (23/4/2019)

Kehadiran Salah satu komisioner Komnas Ham itu atas undangan dari Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim.

“yang pertama saya sampaikan kepada pemerintah dan Forkompinda kabupaten Lampung Timur adalah, upaya perdamaian dengan mengadakan deklarasi damai yang dilakukan beberapa waktu lalu itu tidak memiliki dasar hukum, Komnas ham sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan telah menyelesaikan tugasnya dan memberikan laporannya kepada kejaksaan agung” ujarnya di temui usai rapat koordinasi.

Dikatakan oleh Beka, kasus pelanggaran ham berat Talangsari 1989 saat ini sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Agung dan Presiden

” kami sudah selesai melakukan penyelidikan , saat ini komnas ham lebih fokus pada pemulihan dan upaya pemberian hak hak korban ” imbuhnya.

Beka juga menyampaikan agar tidak ada lagi intimidasi oleh aparat kepolisian maupun TNI kepada warga ataupun korban Talangsari, selain itu bagi korban yang memerlukan bantuan kepada pemerintah kabupaten Lampung Timur agar bisa diberi kemudahan.

Edi Arsadad koordinator paguyuban keluarga dan Korban Talangsari memberikan apresiasi kepada Komnas Ham dengan apa yang disampaikan oleh salah satu komisionernya dalam rapat koordinasi tersebut.

“apa yang dikatakan oleh Beka Ulung Hapsara adalah benar, memang tidak ada dasar hukumnya deklarasi damai kasus pelanggaran ham Talangsari yang dilakukan oleh pejabat Forkompinda, sudah ada undang undang yang mengatur bagi penyelesaian kasus pelanggaran ham berat yakni UU no 26 tahun 2000″ Kata Edi.

Lebih lanjut Edi menekankan agar Pemerintah kabupaten Lampung Timur tidak perlu ikut menjadi penghalang proses hukum kasus pelanggaran ham berat Talangsari 1989, dan lebih fokus pada pemenuhan hak hak warga dan korban.

” Pemkab Lampung Timur sebaiknya fokus pada pemulihan dan pemenuhan hak hak korban” ujarnya.

Edi menjelaskan Peristiwa Talangsari pada 2 februari 1989 mengakibatkan terbunuhnya ratusan jamaah, penangkapan, penahanan, dan pengusiran secara paksa oleh aparat militer saat itu, sehingga menimbulkan trauma bagi para keluarga dan korbannya. Untuk itu perlu adanya pemulihan baik secara psikologis maupun ekonomi agar para korban dapat hidup lebih layak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *