105 views

KABAR PROBOLINGGO : Pemkab Probolinggo Lakukan Pemutakhiran Data IDM

 

Probolinggo, MA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) saat ini sedang melakukan pemutakhiran data IDM (Indeks Desa Membangun). Pemutakhiran data IDM ini dilakukan pada 325 desa se-Kabupaten Probolinggo. Data IDM ini merupakan tolak ukur keberhasilan suatu desa.

Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengungkapkan Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. “Tiga hal tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam banyak variabel serta beberapa indikator sebagai turunannya,” katanya.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS), mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Pada dimensi kesehatan, variabelnya meliputi pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, jaminan kesehatan. Dimensi pendidikan, variabelnya meliputi akses pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, dan akses ke pengetahuan.

Variabel pada dimensi modal sosial meliputi solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk dan kesejahteraan sosial. Adapun dimensi permukiman, variabelnya meliputi akses ke air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses informasi dan komunikasi. “Masing-masing variabel pada setiap demensi tersebut, diturunkan lagi ke dalam sejumlah indikator,” jelasnya.

Selanjutnya, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) hanya punya satu dimenensi berupa dimensi ekonomi. Indikatornya meliputi keragaman produksi masyarakat, ketersediaan pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi serta keterbukaan wilayah.

Kemudian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) juga memiliki satu dimensi saja dengan sejumlah indikator. Meliputi kualitas lingkungan dan potensi atau kerawanan desa terhadap bencana alam. Dimensi Indeks Desa Membangun (IDM) ini, diisi pendamping desa dengan mengetahui pemerintah setempat.

“Penilaian dari ketiga indikator ini kemudian dijumlah dan dibagi 3 (tiga). Hasilnya inilah yang kemudian disebut dengan Indeks Membangun Desa (IMD). Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun Desa,” tegasnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun Desa ini jelas Syamsul, maka dilakukan penilaian IDM tahun 2016 dan perkembangan desa di Kabupaten Probolinggo terdiri dari desa mandiri 0, desa maju 25 desa, desa berkembang 208 desa, desa tertinggal 91 desa dan desa sangat tertinggal 1 desa.

“Ketika dilakukan pemutakhiran data IDM tahun 2018, ada perkembangan terdiri dari desa mandiri 0, desa maju 30 desa, desa berkembang 206 desa, desa tertinggal 89 desa dan desa sangat tertinggal 0,” ungkapnya.

Syamsul menegaskan bahwa pada tahun 2019 ini kembali dilakukan pemutakhiran data IDM di Kabupaten Probolinggo. Pemutakhiran data IDM ini dilakukan oleh desa didampingi oleh pendamping lokal desa. Hasilnya baru akan diketahu setelah lebaran mendatang.

“Pemutakhiran data IDM ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Skor IDM ini yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan Dana Desa dan yang dibantu biasanya adalah desa yang tertinggal. Desa yang masuk dalam kategori tertinggal biasanya akan mendapatkan tambahan alokasi DD agar bisa membangun desanya,” tambahnya.

Dengan pemutakhiran data IDM ini Syamsul mengharapkan nantinya desa-desa bisa menindaklanjuti hasil penilaian IDM yang saat ini sedang dilakukan. Desa yang mendapatkan skor sangat baik diharapkan bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Kalau skornya kurang harus ada skala prioritas dalam hal penyiapan anggaran.

“Terkait dengan hasil penilaian IDM ini, DPMD bertugas untuk melakukan inventarisir kekurangan-kekurangan indikator dari IDM tersebut. Pada saat proses perencanaan desa, kami kawal pada indikator yang lemah agar menjadi prioritas pembangunan desa,” pungkasnya. (Senopati)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *