291 views

Diduga Tidak Ada Pertanggung jawaban Dana Desa 2017, Rekomendasi Pencairan 2018 Dipertanyakan

 

TORAJA UTARA,MA – Dana Desa (DD) yang hingga saat ini menjadi buah bibir oleh masyarakat, karena tiap tahun setiap desa mendapat transferan dana yang nilainya sangat fantastis sehingga menjadi pantauan para aparat penegak hukum bersama masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penggunaan DD agar seyogyanya dapat digunakan sebaik-baiknya.

Namun, tak segan-segan juga beberapa oknum kepala desa dengan acuh tak acuh dan kerap kali melanggar aturan penggunaan serta pengelolaan dana desa sehingga membuat dirinya terjerat hukum kasus tindak pidana korupsi.

Kondisi inipun diduga telah terjadi pada desa (Lembang) Bori’ Ranteletok, kecamatan Sesean, Toraja Utara yang mana penggunaan dana desanya pada tahun 2017 ditemukan tidak adanya dokumen atau kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja serta pekerjaan fisiknya, berdasarkan LHP Inspektorat tahun 2018.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ABPEDSI, bahwa pada tahun 2017 ada beberapa kejanggalan terhadap penggunaan ADD dan Dana Desa di Bori’ Ranteletok yang mana berhubungan erat dengan pertanggungjawaban sebagai dasar acuan dalam pencairan dana tahun berikutnya (2018), Jumat (14/6/2019).

Terkait itu, Ferryanto Belopadang sebagai Direktur LSM Lekat soroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Lembang (DPML) Toraja Utara, yang dinilai tidak tegas dalam mendampingi serta membina maupun memberikan rekomendasi pencairan dana desa.

“Jika benar penggunaan dana desa tahun 2017 di Lembang Bori’ Ranteletok tidak memiliki bukti pertanggungjawabannya maka ini harus diusut lebih dalam. Apakah DPML memang tidak mengetahui atau ada pembiaran dan parahnya kalau ada persekongkolan jahat yang mengarah ke korupsi,” ungkap Ferryanto.

Direktur LSM Lekat ini juga katakan bahwa jika jelas ada penyimpangan, apalagi penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), maka harus segera ditindaki.

“Jangan ada kompromi jika penyelewengan ADD dan Dana Desa terjadi karena kasihan masyarakatnya dan saya rasa tidak ada yang terlalu rumit kok untuk mengusutnya”, geram Ferryanto.

Jadi prinsipnya sangat sederhana, menurut Ferryanto bahwa setiap masyarakat segera laporkan jika ada dugaan penyelewengan ADD maupun Dana Desa kepada Aparat Penegak Hukum dan jangan takut karena ada UU Perlindungan Saksi dan Pelapor, yang menjadi pegangan bagi setiap masyarakat untuk melapor nantinya.

Olehnya itu kata Ferryanto, bahwa segera APH mengusut tuntas dugaan penggunaan ADD serta Dana Desa yang tidak jelas di Lembang Bori’ Ranteletok.

Diketahui juga jika hal ini, kepala desa (Lembang) Bori’ Ranteletok telah disurati agar segera memasukkan bukti pertanggungjawaban penggunaan ADD beserta dana desanya di tahun 2017 dan jika tidak maka diperintahkan agar segera mengembalikan dana tersebut ke kas Lembang Bori’ Ranteletok paling lambat tanggal 12 Juni 2019.

Terpisah saat dikonfirmasi ke kepala desa (Lembang) mengenai temuan tersebut, melalui via telpon namun nomornya tidak bisa di hubungi dan juga telah di konfirmasi melalui via sms tapi juga tak di jawab sedangkan laporan terkirim diterima.

Adapun rincian penggunaan ADD dan DD yang belum diserahkan bukti pertanggungjawabannya maupun belum di kembalikan dananya oleh kepala Lembang Bori’ Ranteletok sampai batas waktu yang diberikan pertanggal (12/6/2019) yakni ;

Biaya Perjalanan Dinas atas nama AP, kemudian Belanja, dan Biaya pekerjaan fisik, di tahun 2017 yang mana totalnya diperkirakan kurang lebih Rp 900 JT.
(Wid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *