111 views

KABAR LUMAJANG Sosialisasi dinas kominfo sempat diwarnai bersih tegang dengan wartawan

 

 

Lumajang, MA – Bertempat di sebuah hotel di Lumajang, Dinas Kominfo Pemkab Lumajang, menggelar acara Sosialisasi Perbup Nomor 32 tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemkab Lumajang melalui media massa, pada Selasa, 2 Juli 2019.

Ada 63 perusahaan media yang diundang plus 4 asosiasi wartawan yakni KOMPI ( Komunitas Pers Independen), IWL ( Ikatan Wartawan Lumajang), FKWL ( Forum Komunikasi Wartawan Lumajang), dan FORJI (Forum Komunikasi Wartawan Lumajang).

Sekdin Kominfo, Dr. Sukamto, M.Pd, saat memberikan sambutan, menyampaikan, pihaknya ingin bekerjasama dengan media untuk bersama-sama membangun Lumajang lebih maju, bermartabat, dan berkeadilan.

Mari Kitabangun sinergi hati untuk kemajuan Lumajang, ujarnya. Pihaknya ingin berita berita yang disajikan oleh media enak dirasakan enak dibaca, dan enak dibawa tidur. Bila ada krikil krikil persoalan yang muncul diminta diselesaikan secara baik.

Kadang cara berpikirnya media atau teman teman wartawan itu tidak sama. Oleh karena itu, jika ada permasalahan jangan diperuncing. Selesaikan secara seksama. Selesaikan dengan baik, pintanya.

Sementara itu, Plt Ka Diskominfo, Dewi Sawitri, S.Kom, tidak hadir pada acara tersebut.

Perbup Nomor 32 yang mengatur kerjasama publikasi tersebut sebanyak 18 halaman, berisi 16 bab, 24 pasal, dan 3 lampiran. Tiga lampiran ini berisi persyaratan kualifikasi media cetak, media siber, dan media elektronik, format formulir isian (nama media dan perusahaan), standar poin kriteria ketiga jenis media (cetak, siber, elektronik), dan format surat permohonan kerjasama.

Kabid Informasi Publik Dinas Kominfo, W. Indriasih, menyampaikan, Perbup ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa, sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.

Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa agar terjalin kerjasama antara pemerintah daerah dengan media cetak, media siber, dan media dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi dan misi pemerintah dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan di daerah dengan berdasarkan standar yang telah ditentukan,papar Iin, panggilan akrab sehari harinya.

Awalnya, sosialisasi berjalan landai. Suasana mulai tegang dan sedikit memanas saat sesi dialog. Terjadi perdebatan dan adu argumentasi antara pihak Dinas Kominfo dan Bagian Hukum sebagai pemateri sosialisasi.

Beberapa wartawan ada yang tidak setuju dengan perbup tersebut dengan alasan tidak memberikan keleluasaan dan rasa keadilan pada sebagian besar media.

Mereka merasa,di satu sisi ada media yang nilai nominal kerjasamanya sangat besar, di sisi lain ada yang sangat kecil. Ada juga yang menyampaikan pengajuan kerjasamanya tahun 2019 tidak lolos tanpa ada penjelasan mengapa tidak lolos.

Pantauan pedomanindonesia.com, beberapa awak media berusaha mengajak untuk melayangkan mosi tidak percaya pada perbup nomor 32 sambil menyodorkan kertas ke kawan-kawan media yang lain untuk ditanda tangani. Namun upaya ini urung dilakukan. Mereka sepertinya memilih mengusulkan hearing dengan Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M.ML terkait perbup tersebut.

Jangan – jangan pak bupati tidak tahu dengan gejolak yang terjadi di kalangan wartawan dengan adanya perbup ini. Mestinya ada pak bupati di sini. Atau kita hearing saja dengan bupati, ungkap Priyo Suwoko, Wartawan Koran Dor.  Suasana kembali setelah Joko,menyampaikan bahwa perbup ini memang udah di setujui semua fihak ungkapnya. (Djaka)

Jurnalis :Djaka pratama

Editor : Senopati

Publisher:Redaksi

Copyright @2019Abpedsi. com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *