122 views

KABAR LUMAJANG : Penilaian KPK:LHKPN Di pemkab Lumajang Masih dalam kisaran Angka 73 persen

 

Lumajang, MA – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemkab Lumajang, Jawa Timur, masih 73 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada pejabat di lingkup Pemkab Lumajang yang belum mengisi form dan menyerahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi(03-09–2019)

Hal ini disampaikan Ketua KPK, Agus Raharjo dan Bupati Lumajang, H. Thoriqul Haq, M.ML, saat Jumpa Pers Jelajah Anak Bangun Antikorupsi, di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Jawa Timur, Selasa, 3 September 2019. Menurut bupati, hari ini KPK akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan sosialisasi dan langkah-langkah preventif/ pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan yang tujuannya supaya tidak ada korupsi.

“KPK akan mendampingi kita semua untuk melakukan langkah langkah berikutnya dari seluruh kegiatan, termasuk soal pengisian LHKPN yang masih 73 persen sesuai dengan perundang undangan. Kami pemerintah daerah masih terus meningkatkan kinerja dan melakukan sosialisasi dengan penyelenggara negera yang lain (DPRD Kabupaten Lumajang) yang baru dilantik.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo, menyampaikan, pencegahan korupsi itu bisa dilakukan dengan banyak cara.Kita akan mulai dari bawah (anak PAUD, siswa SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi). Harus

Ada pelajaran yang dimasukkan, Tuturnya

KPK kata Agus Raharjo, sudah membuat MoU dengan 4 menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama Menteri Dalam Negeri, dan Menristek Dikti) agar ada pengenalan/ pelajaran antikorupsi mulai tingkat PAUD kemudian SD, SMP, SMA/SMK dan PT.

“Tapi bukan ada pelajaran baru. Pengenalan itu misalnya disisipkan di mata pelajaran kewarganegaraan yang berisi tentang antikorupsi. Pak Bupati tolong ikut mendorong itu. Kemudian, KPK juga mengedukasi dan akan selalu mendukunya agar banyak komunitas antikorupsi”, paparnya

Dijelaskan, sebetulnya kedatangan KPK ke Lumajang dalam rangka perjalanan Bus KPK yang judulnya “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”. Perjalanan ini dimulai dari Ngawi lewat jalur utara, terus keliling ke Bali, Jember, kemudian balik ke barat lagi (Malang, Batu, Tulungagung, dan terakhir Karanganyar perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tahun lalu, KPK hanya keliling di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Harapan kami kedepan punya bus lebih dari 1, sehingga bisa berkeliling ke banyak daerah dalam waktu bersamaan. Misalnya ada yang keliling ke Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Jadi, setiap datang ke kabupaten bisa ketemu dengan bupati, wakil bupati, dan para pejabatnya. Kemudian kita ngasik tahu, pak bupati dalam monitroring pencegahan kabupaten ini ranking sekian lo…Harus diperbaiki, ungkapnya. Jumpa Pers dengan sejumlah media berlangsung santai dan penuh dengan ke akraban.(Djaka)

Jurnalis:Djaka Pratama

Editor :Senopati Agul

Publisher:Redaksi

Copyright:@ Abpedsi.Com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *