172 views

DPRD Toraja Utara Apresiasi Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Toraja Yang Tidak Anarkis

 

TORAJA UTARA,Media-abpedsi. Com

– Ratusan mahasiswa dan pemuda Toraja gelar unjuk rasa di depan gedung DPRD kabupaten Toraja Utara, Kamis (26/9/2019).

Gabungan pengunjuk rasa tersebut yang mengatasnamakan Front Pemuda dan Mahasiswa Peduli Rakyat, mendatangi gedung DPRD Toraja Utara guna menyampaikan aspirasi serta tuntutan terkait penolakan dan pembatalan revisi RUU KPK, revisi UU KUHP, dan revisi UU Pertanahan.

Menurut mereka dalam orasinya sebelum diterima masuk ke ruang rapat paripurna DPRD bahwa ada yang salah dalam revisi ini dimana ada penekanan untuk melemahkan kelembagaan KPK dan dikekang serta adanya pasal dari rancangan maupun revisi tersebut bertentangan dengan HAM.

Dengan paparan orasinya akhirnya DPRD Toraja Utara menerima 15 perwakilan mahasiswa untuk masuk ke ruang sidang paripurna untuk berdiskusi dan secara bersama menyepakati beberapa pernyataan sebagai point penting yang akan dikirim ke DPR pusat.

Adapun pernyataan sikap tertulis yang tertuang dalam berita acara dan ditanda tangani bersama antara perwakilan mahasiswa dengan anggota DPRD Toraja Utara sebagai penerima aspirasi yakni, Kembalikan hak KPK, Jangan Lemahkan KPK.

Kemudian point ketiga bahwa Menolak segala aturan yang bertentangan dengan keadilan dan Hak Azasi Manusia, dan point ke empat yakni Meminta DPRD mengusulkan tuntutan RUU KUHP, RUU Pertanahan serta mencabut pengesahan RUU KPK.

Dan pada point kelima bahwa Menuntut DPR RI untuk membatalkan pengesahan pengesahan RUU KUHP, RUU Pertanahan, serta mencabut RUU KPK.

Diketahui juga nama anggota DPRD Toraja Utara sebagai penerima aspirasi mahasiswa tersebut antara lain; Agustinus Parrangan, Rony Katunde M, Stefanus Mangatta, Samuel T. Lande, Selvi Mangiwa, Andarias Sulle, dan Paulus Tangke.

Sebelum penanda tanganan berita acara aspirasi, ketua DPRD Toraja Utara, Stefanus Mangatta menyampaikan bahwa ini adalah hak konstitusi dalam menyampaikan aspirasi dan wajib untuk di dengarkan untuk ditindak lanjuti.

“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusi rakyat yang harus didengar untuk ditindak lanjuti dan hari ini kami apresiasi sikap penyampaian aspirasi yang damai serta santun”, ucap Stefanus Mangatta.
(Widian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *