561 views

Terkait Tugas Wartawan, Ini Tanggapan DPW LP Tipikor Nusantara

 

Sumsel (MA)- Terkait kebebasan Pers yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW LP Tipikor Nusantara Provinsi Sumatera Selatan, Aliaman SH mengatakan, bahwa  Wartawan dalam melaksanakan profesinya dilindungi dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur pasal 8 UU No.40/1999 tentang PERS dan apabila seseorang atau badan publik seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) maka akan dikenakan sanksi pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500 juta, tegasnya.
Selain itu, seperti yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik (KIP), seharusnya Kepala Desa  memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi dari wartawan yang menginginkan informasi  terhadap hasil pembangunan yang telah direalisasikan Kepala Desa dari Dana Desa tersebut, hal ini sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: (1). Asas transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang pengelolaan keuangan desa, (2). Asas akuntabel, (3). Asas partisipatif,  (4). Asas tertib dan disiplin, terangnya.
“Kalaupun memang oknum Kades bersikap tidak mau memberikan informasi kepada wartawan terkait dari apa yang diminta klarifikasinya, ya kita sangat menyesalkan sikap seperti itu, namun rekan media jangan berputus asa, sebab masih ada jalur lain yang bisa ditempuh yakni meminta informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).”ungkapnya.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas PPID yakni menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, jelasnya.
Terkait dengan kondisi bangunan  jalan cor beton setapak layang yang dibangun tahun 2017 oleh pelaksana pembangunan desa yang dalam hal ini masih tanggungjawab dari kades yang sekarang ini (tahun 2019) sudah rusak alias jebol, dengan demikian patut diduga pelaksanaan pembangunannya tidak memperhatikan standar mutu atau kualitas bangunan, hal tersebut tentunya dapat mengarah kepada kerugian masyarakat yang tentunya dapat mengarah kepada “kerugian keuangan negara”, Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Untuk itu kita berharap kepada aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti atas temuan rekan wartawan selaku mitra kerja dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, jelasnya.
Mengenai jangka waktu dan pertanggungjawaban terhadap kegagalan konstruksi bangunan sebagaimana bila mengacu pada pasal 65 ayat (2) UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 tahun.
“Ya, kalau sekelas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat desa setidaknya dapat bertahan minimal 3 tahun sampai 10 tahun tergantung dengan jenis bangunan yang dibangun,” tandasnya.(aryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *