1.170 views

Publik Desak Pemerintah Pasang “Stiker” Rumah PKH, DPRD Beserta Dinsos & AKRAP Lampung Timur Sangat Setuju

 

Lampung Timur, (MA)– Pemasangan stiker untuk rumah penerima manfaat PKH di Kabupaten Lampung Timur Menjadi Polemik, Provinsi Lampung mendapatkan tanggapan serius dari kalangan eksekutif dan yudikatif.

Ketua Fraksi partai Demokrat Lampung Timur Irson Hendriansyah menegaskan sangat menyetujui rencana pemasangan Stiker pada rumah penerima manfaat PKH.

“Saya atas nama fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Timur sangat menyetujui untuk dipasangnya stiker di rumah-rumah keluarga penerima PKH, bila perlu tidak hanya dengan stiker tapi dicat dengan warna yang mentereng, saya juga nanti akan konsultasi langsung kepada dinas sosial Kabupaten Lampung Timur agar segera melaksanakan hal tersebut karena komisi 4 juga bermitra langsung dengan dinas sosial Kabupaten Lampung Timur. “ujar Ketua fraksi Demokrat. senin (17/02/20).

Lanjut Irson menambahkan bahwa telah berkonsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Bupati Zaiful Bokhari.

“Kami telah konsultasi ke dinas Sosial Provinsi Lampung berkaitan dengan pendataan dan juga dugaan penerima manfaat PKH yang kurang tepat sasaran, saya katakan ini butuh keberanian untuk menerapkannya karena tak semudah membalikkan telapak tangan”

“Saya juga telah sampaikan ke Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari terkait rencana pemasangan stiker dan dia sangat setuju, ” Harus itu “!! “Tambah Hendri.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Timur Darmuji akan mewacanakan pemasangan stiker “keluarga prasejahtera” di rumah penerima program PKH, dia menyatakan, dirinya tengah mengikuti rapat koordinasi nasional untuk membahas pemasangan stiker yang diwacanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Memang lagi diwacanakan pemasangan stiker untuk Lamtim terkait PKH, bansos pangan dan lainnya,” kata dia

Namun, kata Darmuji, pihak Dinsos Lampung Timur belum merealisasikan pemasangan stiker tersebut karena menunggu arahan dari Kemensos.

“Belum direalisasikan pemasangan stikernya,masih menunggu arahan dari kemensos” ungkapnya.

Sedangkan sebelumnya Aktivis sosial sekaligus ketua Yayasan Advokasi Kelompok rentan Anak dan Perempuan (AKRAP) Lampung Edi Arsadad, mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Sosial agar turun ke lapangan untuk mengecek adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan kepada warga miskin melalui Program PKH.

AKRAP juga meminta agar rumah warga penerima manfaat di berikan label atau stiker sehingga meminimalisir penyelewengan.

(bn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *