73 views

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Didamping Wakil H.Sulaiman,SS.MH Minta Dinas Terkait Kumpulkan Data PT.JJP Dan Data Tanah Masyarakat

Rokan Hilir–MA
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong minta Dinas Terkait kumpulkan data dan bukti-bukti PT.Jatim Jaya Perkasa(PT.JJP), hal itu disampaikannya dihadapan Aliasi Mahasiswa dan Masyarakat,Humas PT.JJP,Dinas DLH,BPN,Bagian Pertanahan Kantor Bupat Rokan Hilir,Tokoh Masyarakat Kubu dan Pekaitan yang saat itu menghadiri undangan Bupati Rokan Hilir di Ruang Rapat Lt.4 BPKD Jl.Merdeka dengan agenda acara Rapat Fasilitasi Tindak Lanjut Demonstrasi Aliansi Mahasiswa dan masyarakat terhadap PT.JJP.”Jumat 23/07/2021.

Agar segra PT.JJP menyerahkan semua data perkebunannya mau pun perizinan dimilik ke pada Pemda Rohil dan Dinas terkait semoga secepatnya kumpulkan data surati menteri kehutanan dan secepatnya kita bentuk Tim dan kita turun dan tinjau PT.JJP dilapangan supaya kita tau apa sebenarnya terjadi dan kita juga minta masyarakat kumpulkan semua data tanah sampaikan kepada kami.”Harapnya.

Seiring viralnya Video Demontrasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat itu dimedsos bupati juga menyarankan kepada pihak PT.JJP jangan main kekerasan kita syarankan kalau ada mahasiswa dan masyarakat yang datang jangan diusir apa salahnya dilayani dengan baik,ditanya baik-baik kalau perlu perusahaan sediakan mereka air minum,katanya sambil tersenyum maksudnya biar semua urusan bisa didudukan dan dibicarakan baik-baik kata Bupati.

Diakui bupati mengenai PT.JJP udah banyak laporan masuk kepada kami sehingga hal ini harus kita cek baik pembuang airnya,limbah PKS nya gimana,airnya dibuang kemana jangan sampai pemungkinan masyarakat banjir dan CSR nya gimana jadi semuanya harus kita cek makanya kami perlu data.

Jadi perusahan jangan organ tolong perhatikan masyarakat tempatan kami juga akan mengatur dengan Perda 80 dan 20 % dengan ketentuan 80% masyarakat tempatan dan 20 % orang luar.

Jadi kami mau perusahan bawa data jangan hanya humas perusahan aja yang datang itu namanya tidak menghargai kami sebagai pemerintah daerah perusahan harus berikan data kepada kami mengenai izin,luas wilayahnya,jumlah tenaga kerjanya berapa orang dan orang mana misalnya Satpam berapa orang dan penduduk mana.”ulas bupati sambil melihat dan mengamati video viral aksi aliansi mahasiswa dan masyarakat itu.

Untuk lebih detil bupati juga minta penjelasan dari mahasiswa dan masyarakat juga kepada Tapem ukur lahan itu berapa luas izin HGU nya ,berapa plasmanya,CSR itu,kanalnya harus dibenteng jangan air melimpah ke pemungkiman masyarakat.sembari meminta paparan dari pihak tokoh masyarakat yang hadir.”Salah seorang tokoh masyarakat Zulkifli menjelaskan bahwa ada plasma untuk enam kepenghuluan yang ada di kecamatan Pekaitan pertama Kep.Pedamaran 150 KK,Kep.Kep.Pekaitan 100 KK,Kep.Suak Air Hitam 100 Kep.Sungai Besar 150 Kep.Suak Temenggung 50 KK Kep.Teluk Bano Dua 50 KK Sisanya, semuanya berjumlah 600 KK,Kopensasi pembayaranya Rp.300.000 /KK dibayar terkadang 2 bulan sekali itu pun di potong koperasi.

Permasalah yang muncul sekarang jadi tuntutan mahasiswa itu adanya di wilayah Kep.Teluk Bano Dua yang mana berdasarkan Pelepasan Kawasan Hutan yang di keluarkan Menteri Kehutanan tahun 1998 itu hanya untuk di Kep Sungai Besar dan Kep.Pedamaran tidak termasuk Kep Teluk Bano Dua tapi ternyata sampai HGU nya kewilayah Teluk Bano Dua ini lah yang sekarang terjadi permasalahan dimana lahan-lahan itu sebelumnya sudah diolah oleh masyarakat.bahwa ada lahan masyarakat yang sudah ditanam di cabut oleh pihak PT.JJP kemudian mereka tanam kembali untuk di kuasai oleh PT.JJP.jadi jika masyarakat yang nyalinya kuat mereka tidak lanjutkan tapi bagi yang lemah lahannya di kuasai bahkan tahun 2027 pernah rumah masyarakat di hancurkan oleh PT.JJP.”Terang Zulkifli.

Pada acara penutupan wakil bupati Rokan Hilir H.Sulaiman,SS.MH juga ikut menegaskan kepada pihak PT.JJP bahwa sungguh kesan yang tidak enak pasalnya pihak perusahan PT.JJP yang hadir hanya humas jadi sangat tidak menghargai undangan kami sebagai pemeritah daerah.”jadi untuk yang akan datang jangan lagi seperti ini kalau tidak bisa menghargai kami sebagai pemerintah daerah kami juga bisa bersikap demikian.”Tegasnya.(SB)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *