280 views

PKN Bersama PTUN Makassar melakukan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung nomor 136 K/TUN/KI/2021

 

Media-Abpedsi.com / Atas Perkara PKN melawan Bupati sebagai badan Publik Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan ( senin 02/11/2021)

Patar Sihotang SH MH Ketua Umum PKN menyatakan bahwa Putusan Untuk melakukan Eksekusi Dokumen itu sudah di buat oleh Ketua PTUN Makassar demikian di sampaikan Patar pada saat mengawali pembicaraan pada saat konprensi pers secara Virtual di Kantor PKN pusat Jl Caman Raya no 7 Jatibening Bekasi

Dengan ada nya Putusan Eksekusi nomor 11/EKS-G/KI/ 2020/PTUN MKS ini ,yang telah melalui persidangan di komisi informasi dan PTUN dan Mahkamah agung yang menyatakan bahwa Dokumen Kontrak Pengadaan barang dan jasa di pemkab Enrekang .ini menjadi Peringatan dan ancaman bagi Para Pejabat Penyelenggara negara dan Pejabat Badan Publik dan Komisioner di seluruh Indonesia ,agar tidak lagi atau mencari cari dalil menyatakan Dokumen Kontrak pengadaan barang jasa di pemerintahan daerah atau pusat adalah rahasia negara atau dokumen negara yang di rahasiakan . jangan ada lagi pembodohan atau membodoh bodohi rakyat di waktu mendapatkan hak konstitusinya ,demikian ucap Patar sihotang ,sambil menunjukkan Putusan eksekusi PTUN makassar

Patar menjelaskan kronologis Perseteruan PKN melawan badan Publik Pemdakab Enrekang dalam hal ini Bupati sebagai Termohon yang Proses persidangannya sampai ke Mahkamah Agung RI
Berawal dari Tim PKN melakukan Investigasi tentang Dugaan Korupsi pada pelaksaananan penggunaan keuangan negara yang ada pada APBD pemdakab Enrekang ,seperi biasanya sesuai SOP PKN sebelum melakukan peran serta masyarakat atau investigasi ,tim PKN yang berangkat ke lapangan di bekali ilmu pengetahuan dan Informasi awal sebagai petunjuk di lapangan, nah untuk itu mendapatkan informasi awal ini PKN pusat meminta Informasi Publik kepada Bupati melalui PPID Utama tentang dokumen Kontrak pengadaan barang dan jasa pada 10 OPD atau SKPD ,namun tidak di respon ,sehingga PKN membuat surat KEBERATAN KEPADA BUPATI ENREKANG sebagai atasan PPID ,namun itu juga tidak di tanggapi atau tidak di respon ,sehingga setelah 30 hari kerja sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan perki no 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi ,PKN melakukan Gugatan ke Komisi Informasi Sulawesi selatan di Makassar ,setelah melalui hampir 6 kali persidangan maka Majelis Komisi Informasi memutuskan menerima Permohonan Pemohon (PKN) dan memerintahkan badan Publik Pemkab Enrekang memberikan Permohona PKN
Atas Putusan Komisi Informsi yang memenangkan PKN ,Bupati enrekang sasaran keberatan PKN tidak menerima Putusan Ini ,sehingga naik banding ATAU pemohon keberatan ke PTUN makasaar . dan setelah beberapa kali persidangan di PTUN maka oleh majelis Hakim PTUN berdasarkan Putusan no 3 /G/KI/2020/PTUN MKS dengan amar putusan menolak permohonan keberatan pemohon ( Bupati enrekang ) demikian penjelasan Patar sihotang

Patar menjelaskan ,Setelah ada nya Putusan PTUN makassar yang menolak permohonan pemohon (Bupati Enrekang ) Pemerintah enrekang ini tidak puas dan mungkin merasa punya kekuaasaan dan pegang anggaran maka dengan sikap maju tak gentar maju melawan Rakyat nya (PKN) dengan mengunakan uang rakyat maju melaksanakan Gugatan ke Mahkamah agung yang tentunya menggunakan jasa Advokat yang tentu nya ada honor nya yang nota bene nya dari APBD atau uang hasil keringat rakyat juga .pada saat persidangan ini Majelis Hakim Agung mahkamah agung membuat putusan nomor 136K/TUN/KI/2021 tanggal 24 maret 2021 dengan amar Putusan menolak Kasasi Pemohon dalam hal ini Bupati Enrekang dan setelah 14 hari . dan setelah 14 hari dari hasil putusan kami terima ( pemohon dan termohon ) tidak ada lagi upaya hukum lainnya dari Pemdakab Enrekang sehingga di nyatakan increah atau berkekuatan tetap . sehingga tanggal 5 oktober 2021 saya patar sihotang SH MH selaku ketua PKN Pusat mengajukan eksekusi Putusan mahkamah agung nomor 136K/TUN/KI/2021 KE PTUN makasar dan oleh ketua PTUN membuat Putusan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.