272 views

Ketua Tim TL : Kalau Sudah Menjadi Temuan Pemeriksa Berarti Itu Ada Kesalahan Pada ADD Atau DD

TORAJA UTARA,MA – Polemik kasus Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Toraja sampai sekarang menjadi sesuatu kejadian yang sangat dipertanyakan serta di perbincangkan semua lapisan masyarakat.

Pasalnya dibeberapa desa (Lembang) terjadi indikasi dugaan kesalahan dalam pengelolaan ADD dan DD tapi penanganannya belum maksimal.

Seperti halnya di Desa (Lembang) Bori’ Ranteletok, yang sebelumnya telah dimuat di media abpedsi.com “http://media-abpedsi.com/2019/06/14/diduga-tidak-ada-pertanggungjawaban-dana-desa-2017-rekomendasi-pencairan-2018-dipertanyakan/.

Yang mana di tahun 2017 pencairan 100% dan telah digunakan namun tidak ada laporan serta bukti pertanggung jawaban penggunaan dananya, tapi toh masih di berikan juga rekomendasi pencairan dana desa di tahun 2018.

Tidak adanya laporan dan bukti pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017 di Lembang Bori’ Ranteletok itu berdasarkan LHP Inspektorat tahun 2018 dengan nomor : 700.862/32/INSP/VIII/2018 dimana ada 3 item penggunaan ADD dan DD di tahun 2017 tidak ada bukti atau laporan Pertanggung jawabannya yang totalnya lebih dari 900 JT.

Terkait hal tersebut, Wabup Toraja Utara, Yosia Rinto Kadang selaku Ketua Tim Tindak Lanjut, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kalau sudah jadi temuan itu berarti ada kesalahan dan kesalahan tidak bisa dibiarkan begitu saja.

“Ya, jika sudah merupakan LHP Pemeriksa baik Inspektorat maupun BPK berarti ada kesalahan dan kesalahan itu disengaja maupun tidak ya tetap salah,” ujar Yosia Rinto, Sabtu (29/6/2019).

Dan jika dalam hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan berupa tidak sesuai petunjuk, mekanisme, sampai pekerjaan yang mempengaruhi hasil atau volume sampai adanya markup maka itu wajib di tindak lanjuti dan sudah kita lakukan persuratan untuk segera masukkan pertanggungjawaban ataupun pengembalian ADD dan DD yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya, tambah Wabup Torut.

Yosia Rinto juga perjelas jika terkait penggunaan ADD ataupun DD di setiap Lembang, seharusnya memang dikerjakan secara transparan dan mekanisme pencairan setiap tahap atau di tahun anggaran berikutnya harus terlebih dahulu menyerahkan laporan hasil beserta bukti dari kegiatan yang sudah terlaksana.

Jika tidak, maka tidak boleh di berikan kelonggaran atau kebijakan untuk mempermudah pencairan melalui rekomendasi.

“ADD dan DD, kan kita tahu semua jika itu harus dikelolah secara transparan, akuntabel, berdasarkan asas manfaat melalui musyawarah masyarakat Lembang dan jika dalam setahun tidak ada pertanggungjawaban beserta buktinya, maka itu pertanyaan serta seharusnya diberikan pembinaan pendampingan dari dinas terkait”, pungkas Yosia Rinto.

Yosia juga sampaikan bahwa Masyarakat juga kita harapkan turut mengawasi ADD dan DD seperti yang tertulis dalam juknis skala prioritas dana desa, jadi jika ada indikasi kesalahan pada pengelolaan ADD dan DD maka masyarakat sangat kita harapkan untuk memberikan informasi, “Jangan Dibiarkan”.

“ADD dan DD sangat diharapkan dapat membangun infrastruktur desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta membangun SDM masyarakat desa,” tutup Yosia Rinto selaku Ketua Tim TL Pemda Torut.
(Wid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.