Nasional

Irwan Bachri Syam Mediasi Konflik Lahan Antara PT Vale Dan Warga Desa Harapan

 

LUWU TIMUR , MA  – Puluhan Warga Desa menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Mangkasa Point Milik PT. Vale Indonesia (PTVI) yang berada di Desa Harapan, Lampia, kecamatan Malili, Rabu (3 Juli 2019).

Aksi unjuk rasa dari warga tersebut terkait tuntutan akan kejelasan status lahan seluas 395 hektar sebagai kompensasi lokasi pengganti pembangunan Dam Karebbe yang pernah dijanjikan PTVI kepada warga sekitar yang terdampak pembangunan Dam tersebut.

Dalam orasinya, warga juga mempertanyakan adanya aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berasal dari luar Desa Harapan didalam lokasi lahan.

“Lahan seluas 395 hektar yang dijanjikan PTVI sebagai kompensasi, justru di garap oleh orang yang datang dari luar”, terang Tanti, dari salah seorang massa aksi.

Dan para pengunjuk rasa menuntut orang – orang tersebut untuk segera di keluarkan dari wilayah lahan kompensasi.

Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang mendapat informasi tersebut, langsung menengahi konflik lahan antara PTVI dan warga Desa Harapan tersebut, dengan memediasi pertemuan antara kedua belah pihak.

Pertemuan yang kemudian di gelar di kantor Desa Harapan itu, ikut pula disaksikan oleh pihak kepolisian dari Polres Luwu Timur.

Irwan Bachri Syam menerangkan jika dirinya hadir sebagai penengah antara masyarakat dan PTVI agar menemukan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

”Saya berharap hasil pertemuan kita dapat berpihak kepada masyarakat”, Kata Wabup Luwu Timur.

Irwan juga menjelaskan jika awalnya lahan tersebut memang peruntukkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kompensasi lahan pengganti pembagunan Dam Karebbe, Jadi wajar saja jika ada reaksi dari masyarakat karena justru ada pihak lain diluar warga sekitar yang masuk menguasai lahan tersebut.

Dengan melihat hal ini, Irwan kemudian mendesak PT.VI untuk segera menindak lanjuti tuntutan warga terkait lahan kompensasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, PTVI kemudian berjanji untuk secepatnya menyelesaikan proses penyerahan lahan tersebut kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya di berikan kepada warga.

Adapun beberapa kesepakatan juga dihasilkan dari pertemuan itu, yakni dibentuknya tim khusus yang melibatkan ; masyarakat, pemerintah desa, aparat kecamatan dan PTVI serta aparat kepolisian untuk melakukan peninjauan lokasi dan pengosongan lahan.

Yang selanjutnya ditetapkan menjadi status quo sampai proses penyerahan lahan kepada pemerintah daerah diselesaikan oleh PTVI.

(Wid)
Sumber : Humas Pemda Luwu Timur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *