Nasional

DPD Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi(LKPK) Geruduk Kantor Walikota Lubuk Linggau

Lubuk Linggau  (MA) – Terkait adanya dugaan korupsi induksi bantuan Gubernur ( bangub). DPD lembaga komunitas pengawas korupsi melakukan unjuk rasa di kantor walikota Lubuk Linggau.( 04/03/2020).
Menyikapi pengaduan masyarakat dan temuan di lapangan adanya indikasi korupsi yang dilakukan salah satu lurah di kecamatan lubuk linggau Selatan 1 terkait bantuan gubernur  ( bangub ) pihak DPD lembaga pengawas korupsi yang di ketuai oleh Ali muap langsung menemui pihak kelurahan untuk di minta konfirmasi terkait hal tersebut.
Berdasarkan hasil pengaduan tersebut pihak DPD Lembaga komunitas pengawas korupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota lubuk linggau dan dilanjut dengan melaporkan dugaan indikasi korupsi bantuan gubernur.
Berdasarkan keterangan lurah lubuk kupak yang bernama ulil amri beliau mengatakan kepada pihak LKPK bahwanya memang ada bantuan dari gubernur sumatra Selatan untuk karang taruna sebesar Rp 5 juta pada tahun 2019, untuk direalisasinya dana tersebut paling banyak 50 %  sekitar 2 jutaan lebih lah dan sisanya bantuan tersebut di kembalikan ke pemerintah kota  terkait dengan  alasan sudah di periksa inspektorat kota lubuk linggau.
Adapun tuntutan DPD lembaga komunitas pengawas korupsi poin yang pertama meminta kembali wilayah Musi Rawas yang di ambil oleh lurah lubuk Kupang dan poin yang kedua yakni dugaan indikasi korupsi tersebut di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini.” Ujar ketua LKPK, Ali Muap kepada MediaAbpedsi.com. (rifai).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *