Nasional

Masyarakat Minta Pemdes Tano’tu Harus Keterbukaan Adil Dan Merata

Sul-Teng,MA– Berdasarkan hasil pantauan awak media ini setelah turun lapangan melakukan investigasi di desa Tanotu kecamatan Balantak ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan ADD/DD tahun 2019 yang mana anggaran miliaran rupiah tersebut di laksanakan tidak sesuai dengan RAB

Hal ini terungkap dari warga masyarakat desa Tanotu (Garuga) yang mengadukan berbagai persoalan tentang pengelolaan ADD/DD yang tidakpun ada keterbukaan, sehingga hal ini kami menduga bahwa ada kesan tidak baik di dalam internal oknum pemerintah desa Tanotu kalau caranya seperti ini tandas nara sumber jelas.

Salah satu contoh konkrit itu adalah proyek pembuatan jamban (WC) yang di anggarkan melalui dana desa tahun 2019 belum juga tuntas sampai dengan saat ini sebagaimana yang di adukan oleh warga penerima manfaat kepada tim media ini Juma’ad 8/5/2020 bahwa bangunan tersebut itu benar belum di selesaikan karna materialnya beruapa kayu tidak ada/belum di adakan ucap sumber sdri Rosni.

Dirinya sudah berulang kali menemui pelaksana (TPK) untuk menyampaikan persoalan bahan material pembuatan jamban yang belum terselesaikan itu, bagaimana kita mau buat sementara bahan materialnya berupa kayu belum di adakan oleh TPK ungkap Ibu Rosni.

Ia memintanya untuk segera di adakan material pembuatan bangunan jamban yang sudah cukup lama, karna saya tanya di TPK katanya kayunya masih ada sama Harmon atau Amon, kemudian ia tanyakan lagi sama Harmon (Amon), dan di akuinya ya memang benar kayunya itu ada namun belum di bayarkan bagaimana saya mau kasih?, jawab Harmon jelas.

Menanggapi persoalan yang di keluhkan sdri.Rosni warga desa Tanotu jelas dan kuat di duga ada indikasi pnyelewengan dalam penggunaan anggaran dana desa, tandas Irwan Detu’age yang juga rekan tim media ini.

Kemudian hal yang sama, ada sejumlah warga desa Tanotu di keluarkan dari daftar penerima BLT tanpa ada alasan yang jelas atau di sosialisasikan dulu, sementara kami tidak ada dalam daftar penerima Rastra ataupun PKH terang nara sumber Sait, karna sepengetahuan kami selain penerima PKH dan Rastra itu harus menerima BLT tuturnya kepada media ini, red.

Sementara pemerintah desa “Kepala desa” dikonfirmasi oleh media ini hanya bungkam enggan menjelaskan, dan setelah di konfirmasi lagi Ia mengatakan saya kurang tau karna itu urusannya dorang maksudnya perangkat desa/Kepala dusun, olehnya harapan dari warga yang di keluarkan namanya dari daftar penerima BLT kepada pemerintah yang terkait dengan penanganan dampak virus corona (covid-19) kiranya dapat mengevaluasi data-data kembali, mana yang wajib berhak menerima bantuan langsung tunai (BLT) itu harus di berikan menutup pembicaraanya. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *