KKP-Komisi IV DPR RI Serahkan Bansos Bagi Nelayan Terdampak COVID-19
Probolinggo media-abpedsi.com Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka bhakti nelayan di Kabupaten Probolinggo, Sabtu (24/10/2020) pagi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton.
Hadir dalam kunker tersebut Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Ir Muhammad Zaini MM, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs H Hasan Aminuddin M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Ir Muhammad Gunawan Saleh dan diikuti oleh pejabat Forkopimda Kabupaten Probolinggo serta beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Dalam kunker tersebut diserahkan bantuan sosial secara simbolis kepada masyarakat nelayan terdampak pandemi COVID-19. Diantaranya berupa 1000 paket sembako untuk masyarakat nelayan pada 7 wilayah kecamatan sepanjang pesisir Probolinggo, klaim asuransi kematian, 3 unit kendaraan roda tiga untuk kelompok nelayan serta bantuan pinjaman modal kerja.
Dalam sambutannya Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Muhammad Zaini mengemukakan pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap masyarakat nelayan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan lesunya permintaan pasar terhadap komoditas ikan tangkap di dalam negeri maupun luar negeri, harga ikan menjadi murah karena permintaan pasar menurun.
Agar pangsa pasar tidak terlalu anjlok, kata Muhammad Zaini, pemerintah telah membuat terobosan melaui bantuan sosial non tunai kementerian maupun Pemerintah Daerah. Yakni dengan ditambah produk olahan ikan, ikan segar atau ikan beku tergantung lokasi penyaluran bansos tersebut.
“Dimasa pandemi COVID-19 ini kami juga genjot bantuan alat-alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan, permodalan serta asuransi yang diberikan kepada nelayan untuk mengurangi beban hidup agar tidak terlalu berat,” jelasnya.
“Untuk meminimalisir resiko penularan virus corona di lingkungan masyarakat nelayan, kami juga selalu memberikan himbauan kepada masyarakat nelayan, baik di kampung nelayan maupun pelabuhan tentang protokol kesehatan beserta bantuan alat pelindung diri,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs H Hasan Aminuddin M.Si menjelaskan bahwa kedepan bantuan dan dukungan dari KKP pada tahun anggaran 2021 akan menyasar reformasi sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Bantuan tersebut menurut Hasan Aminuddin bisa berupa berupa alat-alat pendukung nelayan maupun infrastruktur untuk mendukung operasional pelabuhan besar dan kecil di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan hal ini mampu memberi solusi untuk percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.
“Kami sangat mensupport adanya bansos non tunai yang disalurkan oleh KKP, ada sinkronisasi antar kementerian bagaimana bansos bagi masyarakat ini sedapatnya juga memanfaatkan hasil kekayaan alam Indonesia baik hasil laut maupun pertanian,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Ir Muhammad Gunawan Saleh MM dalam paparannya menerangkan, selama ini pihaknya juga berupaya mempertahankan perekonomian di bidang perikanan tangkap dan menjaga kelestarian sumber daya yang berkelanjutan.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yakni pelestarian sumber daya ikan, pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan, fasilitasi bantuan premi asuransi nelayan serta akses permodalan bagi keluarga nelayan.
“Yang tak kalah penting adalah memotivasi masyarakat agar tetap produktif beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan menerapkan budaya hidup sehat. Dengan begitu upaya untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan tangkap yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan baik,” pungkasnya.
“Tim SR”
