Nasional

Sanggah Soal Korupsi, Jurtul Bumi Jaya Asal Mangap

 

LAMPUNG (MA) — Komitmen untuk membangun Pekon seperti yang disampaikan Jurtul Pekon Bumi Jaya, Kecamatan Sukau, dianggap tidak lebih dari sekedar retorika pembelaan diri belaka. Kelakar soal memajukan Pekon dan peningkatan kualitas hidup masyarakat makin membuat menarik pengungkapan kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta Rupiah ini. Indeks pertumbuhan ekonomi masyarakat dan output hasil pekerjaan yang tidak memberikan dampak signifikan sudah mementahkan sanggahan yang disampaikan.

Ketua LSM Jaringan Masyarakat Penggerak (Jamper) Provinsi Lampung, Hadi Saputra, menyebut jika sanggahan yang disampaikan pihak Pemerintah Pekon Bumi Jaya sangat tidak berdasar dan hanya sebatas omong kosong belaka. Sebab, argumen yang disampaikan tidak memiliki dasar yang kuat sebagaimana temuan yang disampaikan awak media soal indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Dana Desa Pekon Bumi Jaya tahun 2022.

Menurut Hadi, contoh sederhananya saja adalah belanja ATK dan fotocopy pada kegiatan pembinaan PKK Pekon Bumi Jaya, yang menelan biaya hingga Rp20.526.900. “Dengan anggaran sebesar itu, apa yang sudah dihasilkan dan diperbuat PKK Pekon Bumi Jaya dalam upaya untuk mendukung perkembangan masyarakat Pekon, karena fakta yang ada kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremoni dan untuk kepentingan mereka sendiri, sementara bagi masyarakat hasilnya nol besar,” ujarnya.

Kemudian pada bidang operasional pos kesehatan desa, dimana sepanjang tahun 2022 menghabiskan biaya hingga Rp63.810.500, padahal kegiatan pelayanan yang dilakukan juga hanya seremoni belaka yang seharusnya penggunaan anggaran tersebut bisa lebih efektif dan efisien. “Apalagi didalamnya ada anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Memangnya sudah berapa banyak korban pandemi yang berjatuhan di Pekon itu, lalu pada bidang pencegahan stunting bukannya sudah ada anggaran jugabyang digelontorkan melalui APBD pada satker terkait,” tandasnya.

Kemudian pada bidang infrastruktur Jalan, Dana Desa yang dikeluarkan hingga mencapai Rp238.755.000 untuk mengeksekusi pembangunan rabat beton di Pemangku Bumi Jawa Ilir, dimana menurut Hadi, seharusnya pembangunan yang dilaksanakan bisa bertahan lama dengan jangka pemanfaatan yang jauh lebih lama jika Pemerintah pekon Memperhatikan kualitas baku mutu pekerjaan yang dilaksanakan.

“Jadi saya sarankan jangan asal mangap, karena apa yang disampaikan itu berbanding terbalik dengan fakta lapangan yang ada, sebab jika memang pengelolaan Dana Desa di Pekon Bumi Jaya sudah sedemikian baiknya, maka pertumbuhan yang ada sudah bisa jelas terlihat dan dirasakan masyarakat. Sedangkan kita semua tau, bahwa sejak awal program Dana Desa dijalankan pada 2015 lalu hingga sekarang, toh Pekon Bumi Jaya begitu-begitu saja, kemakmuran dan kesejahteraan itu hanya milik Peratin bersama kroninya. Jadi wajar kalo mereka yang kebakaran jenggot,” sergah dia.

Bagi Hadi, persoalan dugaan KKN di Pekon Bumi Jaya seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebab ditengah semangat pembangunan yang digelorakan semenjak zaman Bupati Parosil Mabsus, justru dimentahkan oleh oknum Penjabat Peratin yang haus akan kekayaan dengan mengorbankan masyarakatnya.

“Seharusnya kepala daerah yang sekarang bisa lebih selektif dalam menentukan siapa yang akan diberikan amanah untuk melaksanakan pembangunan di Pekon, karena salah-salah bukannya semakin hebat malah semakin melarat,” tukasnya. (Rls/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *