Cirebon

Desa Penpen Pungut Biaya PTSL Lebih Dari Aturan 

 

 

Cirebon (MA)- Program Pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) massal untuk pembuatan sertifikat tanah diduga jadi ajang bancakan oleh para oknum.

 

Dikarenakan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri hanya memperbolehkan memungut biaya sebesar Rp.150.000,-, itupun jika masyarakat tidak merasa keberatan, karena pada dasarnya PTSL massal tersebut digratiskan oleh Pemerintah.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Desa Penpen Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa diduga masyarakat harus menyetorkan uang sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.1.200.000,-.

 

“Warga Blok Desa Lama pertama dipungut Rp.650.000,- terus datang lagi minta Rp.150.000,- dan di Blok Cimacan jika ada AJB maka bayar Rp.300.000,- tidak punya AJB Rp.650.000,- per 1 bidang tanah kosong.” terang warga yang tidak menyebutkan namanya.

 

“PTSL inikan program Bapak Presiden Jokowi, kenapa harus memberatkan masyarakat?. Padahal SKB Tiga Menteri, jika ingin mengutip tidak boleh lebih dari Rp. 150.000.- ” tegas nara sumber, yang memang dirahasiakan media ini identitasnya, Senen (25/03/2024).

 

Kuwu Desa Penpen Mustofa diduga alergi melihat Awak media yang ingin konfirmasi terkait PTSL yang diduga jadi Bancakan Pungutan Liar oleh oknum, Kuwu pilih diam dalam ruangan dan mengganjal pintu dengan kursi agar tidak ada yang masuk dengan alasan Kuwu sedang ada tamu penting, usai menunggu dalam waktu yang lama Kuwu Penpen tidak kunjung keluar hanya ekbang Munawir memberikan amplop putih entah apa isinya sambil berkata titipan dari Kuwu, bahwa saat ini Kuwu tidak bersedia menemui media lagi sibuk ada tamu.” jelas Munawir menirukan ucapan Kuwu.

 

Awak media nolak amplop tersebut dan hanya ingin konfirmasi dengan Kuwu terkait dugaan biaya tinggi dalam pembuatan PTSL.

 

Pada dasarnya, biaya PTSL adalah sepenuhnya gratis dan ditanggung Pemerintah. Namun, jika masyarakat diharuskan membayar biaya tertentu pastilah keberatan. Menurut SKB 3 Menteri, tentang PTSL, ini hanya dikenakan biaya maksimal Rp.150.000,-.

 

Maka dari itu, bilamana ada oknum yang memungut biaya lebih dari yang sudah dianjurkan tersebut, bisa dikenakan sanksi hukuman.

 

Sampai berita ini dinaikan pihak Kuwu Desa Penpen Mustofa belum dapat memberikan keterangan dan wartawan pun akan meminta komentar kepada pihak terkait BPN, Kejaksaan, Serta Bupati Kabupaten Cirebon.(Inka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *